Perbedaan UU.No 10 tahun 2004 dengan UU. No. 12 Tahun 2011

NO	PERIHAL	PERBEDAAN
		UU NO.10 TAHUN 2004	UU NO.12 TAHUN 2011
1.	Penambahan kata	Pasal 5: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Pasal 5 : Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asa pembentukan peraturan perundang-undangan
2.		Pasal 5 Point b : Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat	Pasal 5 Point b: Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3.		Pasal 5 Point c: Kesesuaian antara jenis dan materi muatan	Pasal 5 Point c: Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
4.		Pasal 6 ayat (1) : materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas	Pasal 6 ayat (1): materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas
5.	Penggolongan pasal	Pasal 7 tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undagan masuk pada BAB II dan materi muatan pada BAB III	Pasal 7 jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dan materi muatan pada BAB III
6.	Penambahan materi	Pasal 7 : Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a.   UUD RI 1945 b.   UU/PERPU c.    PP d.   PERPRES e.   PERDA	Pasal 7 : Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a.  UUD RI 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPU d. PP e. PERPRES f.  PERDA PROV g. PERDA KAB/KOTA
7.	Penghapusan pasal	Pada BAB II pasal 7, ayat 2 dan 3 mengatur tentang PERDA.	TELAH DIHAPUS Pasal 7 ayat (5) dipindahkan menjadi pasl 7 ayat (2)
8.	Penggantian pasal	1.      Pasal 9 2.      Pasal 10 3.      Pasal 11	Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
9.	Penggantian dan penambahan materi	Pasal 14 : materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan PERDA.	Pasal 15:  (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat    dimuat dalam: a. UU b. Peraturan daerah Provinsi; atau c. peraturan daerah kab/kota (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling bsnyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
10.	Penggantian dan penambahan materi	Pasal 8 : Materi muatan yg harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang : a.    Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD RI 1945 yang meliputi : 1.      HAM 2.      Hak dan kewajiban warga negara 3.      Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara                   serta pembagian kekuasaan negara 4.      Wilayah negara dan pembagian daerah 5.      Kewarganegaraan dan kependudukan 6.      Keuangan negara b.      Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dg UU	Pasal 10 : (1   1. Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi : a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD RI            1945 b. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu d. Tindak lanjut atas putusan MK dan/atau e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat (     2. Tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana dimaksud       pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden       3. PerDa prov dan PerDa Kab/kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya
	Pasal baru	Belum diatur	Pasal 9 : (1)  Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD       45, pengujiannya dilakukan oleh MK  (2)  Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh MA
11.	Penambahann pasal baru dan pemindahan pasal	Pasal 8 dalam BAB III mengatur tentang materi muatan	Pasal 8 merupakan pasal baru, terdapat dua ayat. Dan ayat yang kedua merupakan ayat 4 dalam pasal 7 pada UU no.10 tahun 2004.
12.	Pengujian Undang-Undang	Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 belum diatur lembaga yudikatif mana yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundag-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh MK. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.